Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membenarkan adanya permintaan bantuan dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) untuk penggeledahan Megaspeed di Indonesia. Permintaan itu sudah ditindaklanjuti Bareskrim Polri, tetapi penggeledahan belum dilakukan.
Permintaan tersebut ditujukan kepada PT Megaspeed International Indonesia, anak perusahaan penyedia layanan komputasi awan (cloud computing) asal Singapura, Megaspeed International. Suyudi menyampaikannya kepada wartawan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
"Penggeledahan belum ada, tetapi ini sedang kami telusuri oleh tim Bareskrim Polri," kata Suyudi.
Laporan Reuters soal penggerebekan
Pernyataan Kapolri datang setelah kantor berita Reuters melaporkan bahwa Polri sempat menggerebek kantor Megaspeed International Indonesia pada awal 2026, atas permintaan otoritas AS. Laporan itu menyebut polisi hanya menemukan rak-rak server yang masih tersegel. Tidak ada unit pemroses grafis (GPU), komponen yang lazim dipakai untuk menjalankan dan melatih sistem kecerdasan buatan (AI).
Pernyataan Kapolri berbeda dengan laporan tersebut. Suyudi menyebut belum ada penggeledahan, sedangkan Reuters melaporkan penggerebekan sudah terjadi. Perbedaan ini belum dijelaskan lebih lanjut oleh Polri.
Laporan Reuters menyebut operasi itu berlangsung sebelum skandal publik mencuat. Skandal tersebut menyeret mantan CEO Nvidia Jensen Huang dan Alice Huang, eks eksekutif Megaspeed. Jensen Huang mengundurkan diri dari Nvidia pada 12 November 2026, setelah 33 tahun memimpin perusahaan. Dewan direksi Nvidia sudah menunjuk firma hukum Wachtell, Lipton, Rosen & Katz untuk menyelidiki perilaku Huang.
Mitra Nvidia di bawah pengawasan
Megaspeed merupakan mitra Nvidia di kawasan Asia-Pasifik. Perusahaan itu dilaporkan berada di bawah pengawasan ketat. Megaspeed dicurigai membantu entitas asal China memperoleh chip canggih Nvidia, padahal chip tersebut masuk daftar pembatasan ekspor Washington.
Hingga kini belum ada temuan resmi yang dipublikasikan terkait pelanggaran aturan tersebut.
Pemerintah AS sendiri sudah mengonfirmasi penyelidikan terhadap Megaspeed. Dilansir AFP, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehakiman AS mengungkapkannya pada Senin, 16 November 2026. Keduanya menduga perusahaan itu membantu mengalihkan chip Nvidia ke China untuk menghindari pembatasan ekspor.
Dalam pernyataan bersama, kedua lembaga menyebut penyelidikan dimulai sejak 2024. Titik awalnya adalah aktivitas mencurigakan yang terdeteksi lewat pemantauan proaktif terhadap potensi pengalihan semikonduktor sensitif. Kementerian Perdagangan kemudian membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan kontrol ekspor. Pernyataan itu dikutip Reuters.
Peran Bareskrim
Bareskrim atau Badan Reserse Kriminal adalah unit Polri yang menangani perkara pidana. Permintaan FBI kini berada di meja tim penyidik unit tersebut. Suyudi tidak menyebut kapan penggeledahan Megaspeed akan dilakukan, dan tidak merinci langkah yang sudah ditempuh.
Dalam pemberitaan lain, Kapolri disebut tidak menutup adanya permintaan dari pihak AS, tetapi menegaskan prosesnya belum sampai ke tahap tindakan di lapangan. Menurut Suyudi, tim Bareskrim masih mendalami permintaan tersebut.
Megaspeed belum memberikan tanggapan resmi dalam materi yang dirujuk naskah ini. Laporan Reuters dan keterangan pemerintah AS juga belum disertai putusan atau temuan resmi yang menyatakan perusahaan itu melanggar aturan ekspor.
Kapolri menyatakan Bareskrim masih menelusuri permintaan FBI tersebut, dan belum ada penggeledahan di kantor PT Megaspeed International Indonesia.