Nasional

7 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan pada November 2026

Cek fisik kendaraan di Samsat
Cek fisik kendaraan di Samsat

Tujuh pemerintah provinsi masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama November 2026, yakni Bali, Maluku, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Bentuk keringanannya beragam, dari penghapusan denda sampai diskon pokok pajak, dengan batas akhir yang berbeda di tiap daerah.

Program ini bisa dimanfaatkan pemilik sepeda motor maupun mobil yang menunggak. Sebagian daerah membebaskan pokok tunggakan untuk tahun tertentu, sebagian lain memberi potongan pajak kendaraan baru, keringanan angkutan barang, hingga insentif bagi yang membayar tepat waktu. Daftar berikut diurutkan dari batas waktu terdekat.

1. Bali: Berakhir 11 November 2026

Program di Bali paling cepat tutup, yakni sampai 11 November 2026. Pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan, sehingga wajib pajak cukup membayar dua tahun.

  • Denda PKB dihapus.
  • Denda opsen PKB dihapus.
  • Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya dihapus.

2. Maluku: Diskon untuk yang Menunggak dan yang Rutin Bayar

Pemerintah Provinsi Maluku membuka program sampai 19 November 2026. Berbeda dari daerah yang fokus pada denda, Maluku memotong pokok pajak.

  • Diskon 40 persen dari pokok tunggakan bagi kendaraan yang menunggak satu tahun atau lebih.
  • Diskon 10 persen bagi wajib pajak yang membayar teratur atau sebelum jatuh tempo.
  • Pembebasan 100 persen pajak tahun pertama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan luar daerah bernomor polisi DE yang mutasi masuk ke Maluku.

3. Kalimantan Timur: Cukup Bayar Pokok

Kalimantan Timur menggelar relaksasi pajak daerah lewat PKB 2026 hingga 22 November 2026. Denda administratif keterlambatan PKB dan denda SWDKLLJ untuk 2025 serta tahun-tahun sebelumnya dibebaskan. Wajib pajak yang menunggak hanya membayar pokok terutang.

4. Sumatera Utara: Pajak Progresif Ikut Dihapus

Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjalan pada 2 hingga 30 November 2026.

  • Pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya dihapus.
  • Denda PKB dibebaskan.
  • Pokok dan denda BBNKB kedua dibebaskan.
  • Pajak progresif dihapus.
  • Denda SWDKLLJ tahun sebelumnya dibebaskan.

5. Riau: Diskon 40% untuk Angkutan Barang

Riau menutup programnya pada 30 November 2026. Pokok tunggakan PKB tahun kedua dan seterusnya dihapus.

  • Denda tunggakan PKB dihapus.
  • Denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dihapus.
  • Kendaraan angkutan barang mendapat diskon 40 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Kalimantan Selatan: Potongan Bahkan untuk Pajak Berjalan

Relaksasi di Kalimantan Selatan berlaku hingga 30 November 2026 dan tidak berhenti pada denda. Pokok PKB kendaraan tertentu ikut dipotong.

  • Denda PKB dan SWDKLLJ tahun-tahun yang sudah lewat dibebaskan.
  • PKB tahun berjalan didiskon 10 persen untuk roda empat dan 20 persen untuk roda dua serta roda tiga.
  • Kendaraan berpelat luar daerah yang mutasi masuk mendapat diskon 50 persen pada tahun pertama dan kedua.
  • Balik nama atau mutasi di dalam daerah pada tahun berjalan mendapat diskon pokok PKB 50 persen.

7. Jawa Timur: Paling Banyak Jenis Keringanan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan sanksi administratif PKB dan PKB progresif. Sejumlah kelompok masyarakat juga mendapat pengurangan hingga penghapusan pokok tunggakan.

  • Buruh pemilik roda dua dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000 mendapat diskon 20 persen pokok tunggakan PKB 2025 dan tahun sebelumnya.
  • Wajib pajak kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khusus roda dua dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000, bebas denda dan pokok tunggakan PKB 2025 serta tahun sebelumnya.
  • Sepeda motor roda tiga dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000 memperoleh keringanan pajak.
  • Kendaraan roda dua yang dipakai sebagai ojek online mendapat keringanan.

Program Jawa Timur berjalan paling lama, sejak 1 Oktober hingga 30 November 2026.