Presiden Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil tambang dinikmati negara, dan bila perlu pemerintah menguasai saham perusahaan tambang. Permintaan itu ia sampaikan dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Aturan itu, kata Prabowo, berlaku untuk semua izin tambang, termasuk izin usaha pertambangan (IUP), mulai sekarang. Investor tetap boleh masuk.
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," ujarnya. Ia yakin manfaatnya terasa dalam beberapa bulan ke depan.
Prabowo juga menyebut dirinya mandataris rakyat yang bertekad memakai sisa masa jabatannya untuk memperbaiki sistem ekonomi. Menurut dia, sistem itu selama ini menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Ia menuding investor asing sudah bertahun-tahun mengeruk kekayaan negara tanpa memberi manfaat bagi masyarakat. Saat meminta IUP, HGU, atau HTI kepada bupati, gubernur, hingga menteri, mereka mengaku sebagai warga negara Indonesia. "Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.
Tim Riset CNBC Indonesia menghitung nilai penjualan batu bara Indonesia pada 2016-2025 bisa mencapai Rp7.406,92 triliun. Angka itu memakai asumsi kurs Rp18.200 per dolar AS dan harga domestik US$70 per ton, serta belum mencakup nikel, bauksit, tembaga, emas, dan timah. Pada periode yang sama, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara tercatat Rp896,29 triliun, sekitar 12% dari estimasi tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, PNBP minerba 2025 berada di kisaran Rp130 triliun sampai Rp135 triliun. Per 1 Oktober 2026, realisasinya sudah Rp141 triliun, dan targetnya Rp160-165 triliun hingga akhir tahun. Bahlil menyebut angka itu dalam Minerba Convention & Exhibition 2026 di Jiexpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Gagasan mengubah sistem perizinan tambang sebelumnya diusulkan Fuad Bawazier, Menteri Keuangan periode 1998. Ia mengusulkan skema seperti di sektor minyak dan gas bumi (migas): swasta ikut tender, tetapi kepemilikan sumber daya tetap di tangan negara. Menurut Fuad, skema IUP yang berlaku sekarang membuka celah transfer pricing dan manipulasi volume ekspor. Dalam podcast Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, yang dikutip Rabu (21/10/2026), ia juga menyebut penambangan ilegal "konon" mencapai 25.000 lokasi.
Di internal pemerintah, Kementerian ESDM sudah membahas penerapan skema bagi hasil ala migas untuk tambang sejak pertengahan 2026. Salah satu usulan yang beredar adalah pembagian 70:30, yakni 70% untuk negara dan 30% untuk pelaku usaha. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno mengatakan evaluasi mencakup semua kemungkinan, tidak terbatas pada angka itu. Ia berbicara di Gedung DPR RI, Kamis (4/6/2026), sambil menegaskan belum ada keputusan final.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut kajian teknis, ekonomis, dan dampaknya pada pendapatan negara masih berjalan di Direktorat Jenderal Minerba. "Itu ya nanti akan dibahas di sidang kabinet. Jadi yang memutuskan itu adalah sidang kabinet," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/6/2026).