Daerah

UMP Jakarta 2027 Tinggal Tunggu Penetapan Gubernur Pramono

Ilustrasi Upah atau Gaji
Ilustrasi Upah atau Gaji

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta menyatakan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2027 telah selesai. Rekomendasi Dewan Pengupahan sudah disampaikan kepada Gubernur Pramono Anung, yang tinggal menetapkan besarannya.

Kepala Disnaker DKI Jakarta Syaripudin mengatakan sidang pembahasan di Dewan Pengupahan sudah rampung. Ia menyampaikannya saat dimintai konfirmasi, Kamis (19/11/2026).

"Kalau sidang pembahasannya kan sudah selesai, tinggal rekomendasi disampaikan ke Bapak (Gubernur). Tinggal menunggu saja nanti prosesnya ditetapkan, disampaikan," kata Syaripudin.

Dengan begitu, penentuan UMP Jakarta 2027 kini berada di tangan gubernur. Disnaker tidak menyebut kapan penetapan akan diumumkan.

Angka dalam Rekomendasi Belum Dibuka

Kalangan buruh sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP sebesar 6,3 persen. Syaripudin tidak menyebut apakah angka itu masuk dalam rekomendasi yang kini ada di meja gubernur. Ia juga tidak membuka besaran kenaikan yang diusulkan Dewan Pengupahan.

Menurut dia, ada sejumlah perhitungan yang menjadi bahan pertimbangan, termasuk nilai alfa. Dalam rumus pengupahan, alfa adalah indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai yang dipakai memengaruhi besaran kenaikan upah, sehingga tiap pihak biasanya membawa hitungannya sendiri ke meja pembahasan.

Buruh bukan satu-satunya yang mengajukan angka. Pengusaha punya usulan sendiri, begitu pula pemerintah.

"Kalau itu kan ada perhitungan alfanya. Mereka biasa mengusulkan, pengusaha juga punya usulan. Pemerintah juga kan bisa memberikan pandangan," jelas Syaripudin.

Lewat Mekanisme Dewan Pengupahan

Syaripudin memastikan pembahasan UMP Jakarta 2027 berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia membenarkan bahwa unsur buruh maupun pengusaha telah menyampaikan pandangan masing-masing dalam rapat.

Dewan Pengupahan adalah forum tripartit yang berisi perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Tugasnya memberi saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menetapkan upah minimum. Keputusan akhir tetap berada pada gubernur, dan rekomendasi dewan bukan angka final.

"Iya, kan itu ada aturan mainnya dalam Dewan Pengupahan, dalam rapat Dewan Pengupahan. Dengan pembahasan juga. Sudah, yang jelas sudah ada rekomendasi disampaikan," ujarnya.

UMP menjadi batas bawah upah yang wajib dibayar perusahaan. Aturan pengupahan yang berlaku selama ini menempatkannya sebagai acuan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Setiap tahun, penetapannya selalu dinanti pekerja dan pelaku usaha karena menyangkut daya beli sekaligus beban biaya perusahaan.

Jakarta punya posisi tersendiri dalam pembahasan upah minimum. Sebagai pusat bisnis dengan jumlah pekerja sangat besar, angka UMP di ibu kota kerap menjadi rujukan pembicaraan di daerah lain. Karena itu, pengumuman dari Balai Kota biasanya langsung menarik perhatian serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Syaripudin menjelaskan bahwa seluruh usulan dan pandangan dari tiga pihak itu tidak dibawa sendiri-sendiri ke gubernur. Semuanya dirangkum dalam satu dokumen rekomendasi Dewan Pengupahan.

"Makanya nanti kan semua dirangkum dalam sebuah rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Pak Gubernur. Itu saja intinya," imbuh Syaripudin.