Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah aturan kode etik profesi Polri. Salah satu pertimbangan utamanya adalah agar sidang etik Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang berstatus tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, dapat digelar.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Ia menyampaikannya kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2026).
"Iya benar," kata Isir.
Isir juga tidak menampik bahwa sidang etik Sigit menjadi dasar perubahan aturan. "Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," ujarnya.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan baru itu diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, menandatangani pengundangannya. Suyudi menetapkan perpol tersebut pada hari yang sama.
Pangkat Majelis Tak Lagi Harus Setara
Perubahan yang paling berkaitan dengan perkara Sigit adalah soal pangkat anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP adalah forum yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri.
Lewat aturan terbaru, majelis KKEP tidak harus berpangkat sama atau lebih tinggi daripada polisi yang disidangkan. Sebelumnya, syarat kesetaraan pangkat itu melekat pada susunan majelis. Ketentuan tersebut menjadi relevan karena Sigit pernah menduduki jabatan tertinggi di Polri.
Proses etik berjalan di jalur tersendiri, terpisah dari proses pidana. Karena itu, status tersangka tidak otomatis menggugurkan kewajiban anggota Polri menjalani pemeriksaan etik.
Banding Dibatasi, Gelar Perkara Diwajibkan
Perubahan pertama ada pada Pasal 1 angka 6, yang mengatur pengertian banding. Aturan lama memberi hak banding kepada pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar. Setelah diubah, hak itu hanya dimiliki pelanggar.
"Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja," ucap Isir.
Perubahan kedua menyisipkan ayat (4a) pada Pasal 15. Ketentuan baru itu mewajibkan hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan gelar perkara. Gelar perkara tersebut melibatkan empat unsur, yaitu fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Dengan tambahan itu, audit investigasi tidak langsung bermuara pada pemeriksaan di sidang etik. Hasilnya lebih dulu dibahas bersama oleh keempat fungsi tersebut.
Perubahan ketiga ada pada Pasal 19 ayat (5), yang mengatur batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan. Dalam aturan sebelumnya, surat itu harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.