Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun, Aset Bisa Dirampas Tanpa Vonis dalam Kondisi Tertentu

Pemerintah dan DPR RI setujui UU Perampasan Aset - dok Humas MenpanRB
Pemerintah dan DPR RI setujui UU Perampasan Aset - dok Humas MenpanRB

Jakarta - DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Beleid yang menjadi bahasan di parlemen selama 18 tahun itu memungkinkan negara merampas aset pelaku kejahatan, termasuk tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.

Pengesahan berlangsung di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum mengetok palu, Puan meminta persetujuan forum. "Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanyanya. Forum menjawab, "Setuju."

Puan menyebut pengesahan ini dilakukan tanpa paksaan. Ia mengaku bersyukur UU Perampasan Aset akhirnya sah. Menurut dia, sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR, RUU ini sudah 18 tahun berada di DPR.

Dua Jalur Perampasan

Pasal 3 UU Perampasan Aset mengatur dua jalur. Pertama, perampasan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Kedua, perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Jalur kedua tidak bisa dipakai sembarangan. Pasal 6 membatasinya pada lima kondisi: tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sakit permanen, serta pelaku yang tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya. Asetnya juga harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Batas minimum itu dapat diubah lewat peraturan pemerintah.

Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, aset bisa disita negara, tetapi proses pidana terhadap pelaku tetap berjalan bila ia kelak ditemukan atau kondisinya memungkinkan.

Korupsi hingga Penipuan Digital

Pasal 4 menyebut perampasan aset, baik dengan maupun tanpa putusan pidana, berlaku untuk tindak pidana korupsi. Pasal yang sama juga memuat ketentuan bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati, dengan tata cara pelaksanaan yang merujuk pada UU tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan lain.

Selain korupsi, UU ini mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Perdagangan orang juga masuk. Begitu pula penipuan dan penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Aset yang Bisa Dirampas

Menurut Pasal 5, aset yang dapat dirampas meliputi hasil tindak pidana, termasuk yang sudah dipindahtangankan atau diubah menjadi harta pribadi maupun harta pihak lain. Keuntungan ekonomi dari aset tersebut ikut tercakup. Aset yang dipakai sebagai alat atau sarana kejahatan, berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana, juga bisa dirampas. Demikian pula aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.

Ada pula kategori aset sah milik pelaku yang dapat diambil untuk menutup kerugian sebesar aset yang sudah dinyatakan dirampas negara. Nilainya harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset tersebut. Perampasan jenis ini hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Aset yang sudah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum juga dapat dirampas. Fungsinya tidak boleh diubah, sehingga masyarakat tetap bisa memakainya.

Badan Baru dan Tidak Berlaku Surut

UU ini mengamanatkan dua badan yang dibentuk Presiden. Pasal 53 ayat (1) mengatur badan pengelola aset, sedangkan Pasal 61 ayat (1) mengatur badan pengawas perampasan dan pengelolaan aset.

Pasal 72 menyatakan perampasan dan pengelolaan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini diberlakukan. Dengan kata lain, UU ini tidak berlaku surut.

Soal waktu pemberlakuan, Pasal 74 menetapkan UU ini mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan, serta setelah kedua badan dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) terbentuk.