Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, pada Selasa (10/11/2026). Ia dinyatakan terbukti melanggar etik dalam kasus penyadapan ilegal di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta. Ahrie Sonta menyatakan banding atas putusan tersebut.
Putusan itu diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jhonny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri. "Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Isir.
Ahrie Sonta merupakan mantan ajudan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu korban dalam perkara penyadapan ini adalah Presiden Prabowo Subianto.
Sidang menyatakan perbuatan Ahrie Sonta sebagai perbuatan tercela. Ia menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Menurut Isir, persidangan memastikan perbuatan itu terjadi saat Ahrie Sonta menjabat Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB dan menghadirkan sejumlah saksi. Kompolnas hadir sebagai pengawas eksternal.
Isir menjelaskan, Ahrie Sonta yang dalam proses etik disebut sebagai terduga pelanggar berinisial AS, mengajukan banding setelah putusan dibacakan. "Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," ujarnya. Permohonan itu akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.
Ahrie Sonta disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal itu dikaitkan dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dari peraturan tersebut, ia dinilai melanggar kewajiban etika kelembagaan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g, serta kewajiban etika kepribadian dalam Pasal 8 huruf c angka 1. Ia juga dinilai tidak menaati larangan etika kelembagaan dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b.
Polri akan menyidangkan terduga pelanggar lain dalam perkara yang sama. Isir mengatakan prosesnya mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, dengan menjunjung etika, objektivitas, dan akuntabilitas.
Soal jadwal, Isir menyebut sidang berikutnya paling lambat digelar pekan depan. "Setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin kode etik terduga pelanggar yang lain," tuturnya.