PancaMerdeka.com - Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat kini berada di pucuk pimpinan Polri sebagai Kapolri dan Wakapolri. Keduanya sama-sama memiliki latar belakang reserse dan pengalaman panjang di sejumlah posisi strategis kepolisian.
Penunjukan Suyudi sebagai Kapolri dan Wahyu sebagai Wakapolri menempatkan dua jenderal dengan rekam jejak berbeda di struktur tertinggi Polri. Suyudi sebelumnya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan Wahyu memiliki pengalaman panjang di bidang perencanaan dan anggaran Polri.
Profil Suyudi Ario Seto
Suyudi Ario Seto lahir di Pandeglang, Banten, pada 14 Juli 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 serta Sespimti pada 2018.
Suyudi menyandang gelar S.I.K., S.H., M.Si. Pada 31 Januari 2026, Universitas Tarumanagara memberikan gelar Doktor Honoris Causa bidang hukum kepadanya. Gelar tersebut merupakan gelar kehormatan, bukan gelar doktor yang diperoleh melalui program pendidikan doktor reguler.
Karier Suyudi banyak dibentuk dari bidang reserse. Ia pernah bertugas sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Pasar Minggu, Kapolsek Tanah Abang, dan Kapolsek Penjaringan.
Pengalamannya kemudian berlanjut di tingkat kepolisian resor. Suyudi dipercaya menjadi Kapolres Majalengka pada 2014, Kapolres Bogor pada 2015, Kapolresta Bogor Kota pada 2016, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017.
Karier Suyudi di Polda Metro Jaya hingga BNN
Pada Juli 2019, Suyudi ditunjuk sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat itu, salah satu perkara yang diwarisinya adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Setahun kemudian, ia berpindah ke Bareskrim Polri sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Siber. Pada 2023, Suyudi kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolda.
Suyudi kemudian menjabat Kapolda Banten sejak 29 Juli 2024 hingga Agustus 2025. Salah satu tugas awalnya adalah mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah tersebut.
Pada 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Suyudi sebagai Kepala BNN menggantikan Marthinus Hukom. Beberapa pekan kemudian, tepatnya 12 September 2025, pangkatnya naik menjadi Komisaris Jenderal atau Komjen.
Selama memimpin BNN, sejumlah agenda pemberantasan narkotika menjadi bagian dari rekam jejaknya. Di antaranya penangkapan Dewi Astutik di Kamboja pada 1 Desember 2025 serta pengungkapan penyelundupan 2,6 ton sabu cair pada Agustus 2026 bersama Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau.
Suyudi juga mengusulkan pelarangan total rokok elektrik atau vape pada April 2026 sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Dari Polisi Peduli Pengangguran ke Pucuk Polri
Sebelum menjadi Kapolri, Suyudi juga membawa program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran saat menjabat Kapolda Banten. Program tersebut memberikan pelatihan kepada 448 peserta dan mendapat penghargaan dari Menteri Desa pada 30 Juli 2025.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri, Suyudi menyampaikan pandangannya mengenai kritik terhadap institusi kepolisian. Kritik yang berbasis fakta, menurut pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan 1 Oktober 2026, perlu diterima sebagai bagian dari peringatan dini bagi institusi.
Ia juga menyatakan bahwa pergantian Kapolri tidak berarti seluruh program harus dimulai kembali dari titik nol. Dalam gagasan kepemimpinannya, Suyudi membawa doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" dan menyatakan Polri tidak akan mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain.
Profil Wahyu Hadiningrat
Wahyu Hadiningrat lahir di Bandung pada 4 Juni 1970. Ia merupakan lulusan Akpol 1992, dua tahun lebih senior dibandingkan Suyudi, dan menyelesaikan pendidikan Sespimti pada 2016.
Wahyu juga memiliki latar pendidikan hukum. Pada 25 Oktober 2024, ia meraih gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran dengan disertasi yang membahas penanggulangan radikalisme melalui media sosial.
Karier kepolisian Wahyu dimulai di Polda Jawa Barat pada 1993. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kapolsek Soreang.
Namanya kemudian terlibat dalam operasi pengejaran Azahari setelah Bom Bali II. Wahyu juga pernah memimpin satuan tugas Densus 88 di Jawa Barat dalam penanganan tindak pidana terorisme.
Pengalaman Wahyu di Polda Metro Jaya dan Bareskrim
Wahyu menjabat Kapolres Bekasi pada 2011 dan kemudian menjadi Kapolres Metro Jakarta Selatan pada 2012 hingga April 2016. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Kariernya berlanjut di Bareskrim Polri sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Siber. Wahyu kemudian sempat bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai Direktur Penanggulangan Ancaman pada Deputi Intelijen Siber. Pangkat brigadir jenderal disandangnya sejak 4 Oktober 2017.
Pada Agustus 2018, Wahyu kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolda. Ia kemudian menjadi Wakabareskrim pada Maret 2020, ketika Listyo Sigit Prabowo menjabat Kabareskrim.
Pada Februari 2021, Wahyu dipercaya menjadi Asrena Kapolri yang kemudian nomenklaturnya menjadi Astamarena. Ia memperoleh pangkat Komjen pada September 2024.
Pengalaman di bidang perencanaan membuat Wahyu banyak bersentuhan dengan kebutuhan organisasi, termasuk anggaran Polri. Pada September 2025, ia juga dipercaya dalam struktur tim yang menangani transformasi organisasi dan reformasi Polri.
Wahyu dan Peran Strategis di Bidang Anggaran
Sebagai pejabat yang memiliki pengalaman panjang di bidang perencanaan, Wahyu kerap mewakili Polri dalam pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI.
Dalam rapat pada 1 September 2026, Wahyu menyampaikan pagu anggaran Polri 2027 sekitar Rp139 triliun. Polri berharap angka tersebut dapat kembali mendekati Rp184 triliun, sementara Komisi III menyatakan akan memperjuangkan tambahan anggaran sekitar Rp44,9 triliun.
Posisi tersebut menjadi bagian penting dari rekam jejak Wahyu menjelang perannya sebagai Wakapolri karena kebutuhan anggaran berkaitan langsung dengan pelaksanaan program organisasi dan operasional kepolisian.
Suyudi dan Wahyu Pernah Berada di Polda Metro Jaya
Jalur karier kedua jenderal ini memiliki satu titik temu penting, yakni Polda Metro Jaya. Wahyu pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya, sementara Suyudi menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum di lingkungan yang sama.
Keduanya bahkan pernah berada di Polda Metro Jaya secara bersamaan selama sekitar delapan bulan. Pengalaman di institusi yang sama menjadi salah satu bagian dari perjalanan profesional yang mempertemukan calon pimpinan dan wakil pimpinan Polri tersebut.
Meski sama-sama memiliki dasar reserse, perjalanan karier keduanya kemudian berkembang ke arah berbeda. Suyudi mendapatkan pengalaman memimpin wilayah hingga BNN, sedangkan Wahyu memiliki perjalanan panjang di bidang reserse, intelijen, Bareskrim, serta perencanaan dan anggaran Polri.
Laporan Harta Suyudi dan Wahyu
Berdasarkan laporan periodik yang disebut dalam naskah, Suyudi memiliki total harta sekitar Rp5,847 miliar. Laporan tersebut disampaikan kepada KPK pada 28 Maret 2026.
Rinciannya mencakup tanah dan bangunan sekitar Rp4,6 miliar, kendaraan Rp457 juta, harta bergerak lainnya Rp40 juta, serta kas dan setara kas Rp750 juta. Dalam laporan tersebut, Suyudi tercatat tidak memiliki utang.
Sebelumnya, ketika masih menjabat Kapolda Banten, harta Suyudi tercatat sekitar Rp5,488 miliar dalam laporan yang disampaikan pada 13 Maret 2025.
Untuk Wahyu Hadiningrat, angka harta sekitar Rp11,8 miliar pernah diberitakan pada 2025. Namun, periode laporan tersebut tidak disebut secara jelas dalam data yang tersedia sehingga angka itu tidak dapat dipastikan sebagai gambaran harta terbarunya.
Dengan latar pendidikan, pengalaman reserse, kepemimpinan wilayah, pemberantasan narkotika, hingga pengalaman perencanaan organisasi, Suyudi dan Wahyu kini menjalankan peran masing-masing di pucuk pimpinan Polri.
