Bisnis

KSPN Menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Atasi Selisih Upah 3 Kali Lipat

Sejumlah karyawan pabrik konveksi
Sejumlah karyawan pabrik konveksi

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum menjawab dua persoalan utama buruh, yakni ketimpangan upah minimum antardaerah dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Presiden KSPN Ristadi menyampaikan hal itu pada Selasa (10/11/2026). DPR RI mengesahkan beleid tersebut pada Selasa (6/10/2026) setelah melalui proses revisi.

Persoalan pertama, kata Ristadi, ada pada rumus kenaikan upah minimum. Undang-undang itu masih memakai formula lama, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu, lalu mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut dia, rumus tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan upah minimum antardaerah, padahal pekerja memiliki jam kerja dan tanggung jawab yang relatif sama. KSPN berpendapat KHL semestinya menjadi acuan utama. Kebutuhan hidup pekerja di berbagai daerah tidak terpaut jauh, sementara selisih upah minimum antardaerah bisa mencapai tiga kali lipat.

"Ini tidak adil. Kemudian, juga sebetulnya tidak sehat untuk persaingan dunia usaha," ujar Ristadi.

Ia mencontohkan dua perusahaan yang membuat sepeda motor dengan merek dan jenis sama serta menjualnya pada harga serupa. Perusahaan yang berproduksi di Karawang menanggung biaya tenaga kerja lebih tinggi daripada yang berproduksi di Majalengka. Biaya produksi keduanya pun tidak sama, meskipun produknya serupa.

"Formulasi dalam undang-undang ini belum menjawab persoalan itu. Nanti semakin lama perbedaan upah antardaerah akan semakin ekstrem. Kasihan pekerjanya," tutur Ristadi.

KSPN juga menilai kesenjangan upah dapat memperlebar ketimpangan sosial dan membuat daerah berupah rendah makin tertinggal. Kondisi itu, menurut mereka, tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Persoalan kedua menyangkut efektivitas pengawasan. Ristadi menilai pola pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak efektif selama puluhan tahun, apa pun tingkat pemerintahan yang memegang kewenangannya.

"Dulu di bawah koordinasi pemerintah pusat tidak efektif, ditarik ke kabupaten/kota tidak efektif, kemudian ke provinsi juga tidak efektif," kata dia.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru memang membentuk komite pengawas. Namun Ristadi menilai mekanisme itu belum cukup efektif karena komite hanya bertanggung jawab kepada menteri.