Nasional

Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres Disampaikan ke Prabowo

Wapres Gibran Rakabuming Raka
Wapres Gibran Rakabuming Raka

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan itu. Pengunduran diri Gibran mencuat di tengah usulan hak menyatakan pendapat di DPR dan wacana pemakzulan.

Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menahan atau menolak permohonan tersebut.

Isu pemakzulan sendiri muncul setelah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal ijazah SMA mantan Wali Kota Solo itu.

Seusai bertemu Prabowo, Gibran mengaku tidak ingin dinamika yang terjadi berubah menjadi polemik politik berkepanjangan. "Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kepergian Gibran dapat mengubah peta tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo. Dalam dialog Tribunnews On Focus, Selasa, ia menyebut perhatian media dua tahun terakhir lebih banyak tersedot ke polemik ijazah Joko Widodo dan Gibran. Pembahasan program pemerintah, kata dia, "jarang juga" mendapat porsi serupa.

Bila Gibran keluar dari gelanggang politik, menurut Arifki, oposisi dan kelompok masyarakat sipil berpeluang mengarahkan sorotan langsung ke Prabowo. Ia juga menilai Presiden perlu mengantisipasi manuver oposisi dan partai koalisi yang disebutnya masih bermain dua kaki.

Mencari pengganti Gibran tidak akan mudah. Arifki meragukan Prabowo akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, karena keduanya punya kalkulasi politik sendiri. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah, menurutnya, ikut menentukan posisi wakil presiden baru.

Pengamat politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, menyoroti hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Gibran, ujarnya, bukan sekadar wakil presiden, melainkan putra Jokowi. Kepergiannya membuka peluang bagi Prabowo menata pemerintahan sesuai keinginannya, sementara pengaruh Jokowi di pemerintahan akan berubah. Saifuddin menyampaikan hal itu kepada SerambiNews.com.

Ia memperkirakan pola komunikasi dan pembagian tugas di kabinet ikut bergeser. Partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 pun diprediksi menata ulang arah dukungan. "Bisa saja partai-partai koalisi pecah ke dalam dua blok atau lebih," tuturnya.

Soal mekanisme pengganti, Saifuddin merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Bila wakil presiden berhenti, MPR menggelar sidang untuk memilih penggantinya dari dua kandidat yang diajukan presiden.

Dampak lain diperkirakan menimpa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin Kaesang Pangarep. Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka mundur dari kepengurusan partai itu pada Senin (9/11/2026). Saifuddin menunggu apakah PSI akan menarik dukungan dari pemerintahan Prabowo atau memilih "main aman" dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam pertemuan di Istana, Gibran mengaku menerima sejumlah saran dari Prabowo. Ia menyebut Presiden memintanya tetap melawan di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. "Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," katanya.