PancaMerdeka.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat komunikasi dengan masyarakat, termasuk mendengar kritik dan keluhan publik. Arahan itu disampaikan saat Prabowo bertemu Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu (4/10/2026).
Prabowo menegaskan komunikasi pemerintah tidak cukup berhenti pada penyampaian program, hasil kerja, dan kebijakan. Bakom juga diminta meneruskan masukan masyarakat kepada kementerian, lembaga terkait, hingga Presiden.
Bakom Pemerintah Tak Cukup Menjadi Penyampai Informasi
Sekretariat Kabinet menyebut pertemuan tersebut membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program dan manfaat kebijakan kepada masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat.
Bahasa yang digunakan pemerintah juga diminta sederhana agar masyarakat memahami bukan hanya apa yang dikerjakan, tetapi juga arah dan pemikiran di balik sebuah kebijakan.
"Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," tutur Sekretariat Kabinet.
Arahan tersebut memberi ruang bagi Bakom untuk menjalankan fungsi yang lebih luas. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai penghubung suara publik ke pusat pengambilan keputusan.
Bakom Pemerintah Bisa Menjadi Radar Pemerintahan
Fungsi tersebut dapat diterjemahkan sebagai peran Bakom sebagai radar pemerintahan. Artinya, Bakom menangkap sinyal persoalan di masyarakat, menghubungkannya dengan instansi yang memiliki kewenangan, lalu memastikan publik memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjutnya.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak sumber informasi publik. Ada SP4N-LAPOR!, Ombudsman, pusat pengaduan kementerian, kanal pemerintah daerah, media massa, media sosial, survei, forum konsultasi publik, hingga laporan dari tingkat desa dan kelurahan.
Ombudsman bahkan menerima lebih dari 23.000 pengaduan masyarakat sepanjang 2025. Jumlah tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai kumpulan kasus individual, karena pola pengaduan dapat membantu pemerintah melihat jenis pelayanan yang bermasalah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Di sinilah fungsi Bakom dapat menjadi penting. Data yang tersebar di berbagai kanal dapat dibaca sebagai sinyal awal untuk membantu pemerintah menentukan persoalan mana yang membutuhkan respons lebih cepat.
Dari Keluhan Digital ke Masalah yang Terverifikasi
Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu Bakom mengelompokkan keluhan, menemukan pola berulang, membaca perubahan percakapan digital, serta mendeteksi peningkatan isu secara lebih cepat.
Namun, media sosial tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran. Persoalan petani di daerah terpencil, akses penyandang disabilitas terhadap layanan, atau kesulitan nelayan mendapatkan bahan bakar belum tentu viral, meski dampaknya nyata bagi masyarakat.
Karena itu, data digital perlu dipadukan dengan informasi dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, komunitas profesi, dan wartawan lokal. Mereka dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang muncul sebelum menjadi perhatian nasional.
Pendekatan tersebut juga mencegah pemerintah terjebak pada apa yang paling ramai dibicarakan, bukan apa yang paling membutuhkan penyelesaian.
Bakom Pemerintah Perlu Menghubungkan Kritik dengan Tindakan
Mendengar keluhan baru menjadi berguna jika informasi tersebut berujung pada tindakan. Setelah sebuah persoalan teridentifikasi, pemerintah membutuhkan proses untuk memverifikasi fakta, menentukan tingkat prioritas, menunjuk instansi penanggung jawab, dan memantau penyelesaiannya.
Misalnya, ketika muncul keluhan mengenai kelangkaan beras, pemerintah tidak cukup hanya membaca percakapan di media sosial. Data stok, distribusi, harga antardaerah, laporan pedagang, dan kondisi konsumen perlu diperiksa untuk mengetahui persoalan sebenarnya.
Prinsip yang sama dapat diterapkan pada layanan kesehatan dan pendidikan. Keluhan mengenai rumah sakit, obat, pungutan, kerusakan sekolah, atau distribusi guru perlu dibandingkan dengan data pemerintah dan kondisi lapangan.
Dengan mekanisme tersebut, respons pemerintah tidak sekadar mengikuti isu yang sedang viral. Kritik publik menjadi pintu masuk untuk memeriksa apakah kebijakan dan pelayanan negara berjalan sebagaimana mestinya.
Keberhasilan Bakom Diukur dari Respons Pemerintah
Tantangan terbesar Bakom bukan sekadar menghasilkan lebih banyak konten atau pemberitaan positif mengenai pemerintah. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah suara masyarakat mampu masuk ke dalam proses perbaikan kebijakan.
Bakom dapat membantu membangun mekanisme yang mencatat isu utama, instansi penanggung jawab, waktu respons, status penyelesaian, serta perubahan yang dihasilkan. Pola ini membuat komunikasi pemerintah terhubung dengan kinerja pelayanan publik.
Respons awal juga memiliki peran penting. Pemerintah tidak harus menunggu persoalan selesai untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Publik setidaknya perlu mengetahui bahwa masalah telah diterima, sedang diverifikasi, siapa yang menangani, dan kapan informasi berikutnya akan disampaikan.
Langkah tersebut berbeda dengan respons yang sekadar defensif. Ketika terdapat kekeliruan, pemerintah justru membutuhkan kemampuan untuk mengoreksi informasi secara terbuka.
Tantangan Syahganda Membangun Sistem Komunikasi Dua Arah
Pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom memberikan momentum untuk membangun pola komunikasi tersebut. Latar belakangnya sebagai aktivis yang terbiasa menyampaikan pandangan kritis dapat menjadi modal dalam memahami dinamika kritik publik.
Namun, keberhasilan Bakom tidak cukup ditentukan oleh kemampuan membaca percakapan masyarakat. Gagasan mengenai dialog dua arah, pemanfaatan kecerdasan buatan, dan komunikasi sebagai alat persatuan nasional harus diterjemahkan menjadi pola kerja lintas kementerian dan lembaga yang dapat diukur.
Bakom juga perlu menjaga agar kepekaan terhadap masyarakat tidak berubah menjadi populisme digital. Pemerintah tidak bisa menetapkan kebijakan hanya berdasarkan jumlah komentar, tagar yang viral, atau tekanan kelompok yang paling keras.
Tugasnya justru lebih sulit: mendengar sebanyak mungkin suara, memeriksa fakta, memahami dampak, lalu menghubungkan persoalan dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.
Jika fungsi tersebut berjalan, Bakom pemerintah tidak lagi hanya menjadi pusat penyampaian pesan. Bakom dapat menjadi penghubung yang membantu pemerintah mengetahui persoalan lebih awal, mempercepat koordinasi, dan memastikan suara masyarakat masuk ke dalam proses pemerintahan.
Pemerintahan yang peka bukan hanya pemerintahan yang mampu menjelaskan kebijakannya dengan bahasa sederhana. Pemerintahan yang peka juga mampu mendengar suara kecil sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Di titik itulah peran Bakom sebagai radar menjadi penting. Komunikasi bukan sekadar mengelola persepsi publik, melainkan menjadi bagian dari mekanisme untuk memperbaiki kebijakan dan menghadirkan respons negara yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
