pancamerdeka.com — Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini tengah berada dalam sorotan publik menyusul bergulirnya persidangan kasus dugaan suap importasi kargo di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Nama Direktur Jenderal Bea Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, muncul dalam surat dakwaan jaksa terkait kehadirannya dalam sebuah pertemuan di Hotel Borobudur pada Juli 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum ini sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan kewibawaan institusi penjaga gerbang ekonomi bangsa.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” ujar Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetiyo, pada Kamis (7/5/2026).
Di tengah berjalannya proses persidangan, semangat untuk melakukan pembenahan internal tetap menjadi prioritas utama guna memastikan setiap prosedur kepabeanan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Kementerian Keuangan memutuskan untuk tidak mengambil langkah reaktif dengan menonaktifkan jabatan pimpinan, demi menjaga stabilitas organisasi dan memberikan ruang bagi pembuktian yang adil di pengadilan.
Langkah ini mencerminkan sikap elegan pemerintah dalam menghadapi dinamika hukum, sembari tetap memastikan pelayanan publik di sektor bea dan cukai tidak terganggu oleh proses yang sedang berjalan.
“Kita lihat sampai sejelas-jelasnya seperti apa kasus itu, baru kita akan ambil tindakan,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan keterangan pers.
Munculnya temuan mengenai modifikasi parameter sistem teknologi menjadi momentum bagi Bea Cukai untuk memperkuat benteng integritas melalui audit teknologi informasi yang lebih ketat.
Upaya KPK dalam mengungkap jaringan ini dipandang sebagai bentuk kolaborasi positif dalam membersihkan praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dari elemen yang tidak bertanggung jawab.
Dukungan pendampingan hukum yang diberikan kementerian kepada jajarannya merupakan bentuk tanggung jawab organisasi untuk memastikan keadilan bagi setiap personel yang namanya disebut dalam perkara ini.
Harapan besar kini tertumpu pada proses peradilan yang transparan agar kebenaran dapat terungkap secara utuh, demi masa depan institusi Bea Cukai yang lebih bersih dan tepercaya.
Presiden dan jajaran menteri terus memantau perkembangan kasus ini dengan harapan bahwa hasil persidangan akan menjadi dasar bagi reformasi birokrasi yang lebih kuat di masa depan.
“Oh iya, ada pendampingan hukum. Kalau Pak Djaka misalnya dipanggil, bukan intervensi ya,” tambah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi dukungan instansi.
Kebangkitan moral dan pembenahan sistem di tubuh Bea Cukai diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan industri dalam negeri dari arus barang impor ilegal. ***
