Pemerintah menyiapkan skema baru ekspor SDA strategis yang menempatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal untuk batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) mulai 1 Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikannya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026), seraya menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 rampung pada pertengahan November.
PP Nomor 24 Tahun 2026 mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Aturan itu berlaku sejak 1 Juni 2026, dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026.
"Seluruh perubahan pokok-pokok kebijakan baru ini akan dimasukkan dalam regulasi ataupun RPP perubahan PP 24 Tahun 2026 yang saat ini sedang difinalisasi," ujar Airlangga dalam sosialisasi bersama pelaku industri SDA.
Selain PP tersebut, pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan teknis:
- Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang ekspor SDA strategis batu bara
- Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang ekspor kelapa sawit
- Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang ekspor paduan besi
- Permendag Nomor 16 Tahun 2021 tentang pemeriksaan melalui surveyor
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155 Tahun 2022 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor
Ekspor SDA Strategis Lewat DSI, Transaksi dengan Pembeli Tetap Langsung
Hubungan dagang antara eksportir dan pembeli tidak berpindah tangan. Airlangga menegaskan bahwa DSI hanya berperan sebagai perantara, sedangkan negosiasi dan transaksi komersial tetap dijalankan eksportir dengan buyer.
DSI akan berwenang meneliti dan mengawasi dokumen ekspor, termasuk memeriksa dan menyetujui rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Eksportir menyiapkan PEB lewat Portal DSI. Kontrak, rancangan PEB, dan dokumen transaksi lain kemudian dianalisis DSI. Jika semuanya memenuhi syarat, DSI memberi persetujuan sebelum dokumen diteruskan ke sistem digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pengiriman dokumen akan berlangsung digital dan real time melalui Portal DSI atau sistem Nadi, yang terhubung ke CISA di DJBC dan Indonesia National Single Window (SINSW). Pengawasan DSI mencakup tahap sebelum dan sesudah pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan sendiri tetap di tangan DJBC dan SINSW.
Kewajiban DMO dan DHE Tetap pada Eksportir
Nama DSI tidak akan dicantumkan dalam elemen data PEB. Kewajiban terkait larangan dan pembatasan (lartas), pemeriksaan barang, penanganan pengiriman, dan devisa hasil ekspor (DHE) tetap dipikul tiap eksportir, begitu pula kewajiban memasok pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan selama masa transisi 1 Juni hingga 31 Desember 2026 menjadi salah satu dasar revisi. Dalam ketentuan sebelumnya, BUMN ekspor diposisikan sebagai pemilik yang melakukan ekspor. Mulai 1 Januari 2027, peran itu diganti DSI sebagai perantara tunggal.
"Untuk DMO, DMO dilakukan oleh eksportir," tegas Budi. Menurut dia, pelaksananya perusahaan yang mengekspor, bukan DSI. Ia mencontohkan DMO kelapa sawit, pemenuhan RKAB untuk batu bara, serta laporan surveyor (LS) dan ketentuan lain untuk ferroalloy, yang semuanya tetap dipenuhi eksportir.
Uji Coba Sistem Dimulai 15 Desember 2026
Uji fungsi dan piloting sistem direncanakan mulai 15 Desember 2026. Setelah itu, pengembangan berjalan dalam tiga tahap:
- Go live pada 1 Januari 2027.
- Kuartal I 2027: dokumen PP FZ Ekspor dan PP KEK Ekspor.
- Kuartal II 2027: dokumen PEB koreksi dan Single Submission Ekspor (SSM Ekspor).
Eksportir yang memegang Eksportir Terdaftar (ET) berlaku hingga 31 Desember 2026 harus memperpanjang perizinannya agar bisa mengekspor tahun depan. Pemegang ET yang mendaftar sebelum 1 Juni 2026 memperoleh penyesuaian masa berlaku otomatis lewat perubahan Permendag, sesuai sisa periode perizinan. Mereka yang mendaftar sejak 1 Juni 2026 wajib mendaftar ulang.
"Yang berubah atau yang nanti menjadi tambahan adalah setelah perizinan selesai, maka eksportir akan mengikuti proses clearance yang dilakukan oleh DSI," pungkas Budi.