PancaMerdeka.com — Pemerintah memastikan komitmen penuh dalam menjaga pemenuhan gizi masyarakat melalui alokasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp240,2 triliun dalam RAPBN 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan kekeliruan pencatatan dalam lampiran dokumen anggaran dan menegaskan angka tersebut dipatok untuk menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional.
Alokasi strategis ini dirancang untuk menjangkau sekitar 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat di seluruh pelosok tanah air secara bertahap dan merata. Langkah transparansi ini sekaligus mempertegas prioritas pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui penyediaan nutrisi sehat bagi generasi muda Indonesia.
Komitmen Penguatan Sumber Daya Manusia
Alokasi dana BGN tersebut menjadi bagian integral dari total anggaran fungsi pendidikan nasional yang mencapai angka monumental Rp820,9 triliun pada 2027. Integrasi anggaran ini membuktikan keberpihakan negara dalam memadukan program kesehatan, nutrisi, serta pendidikan guna mencetak generasi unggul yang siap bersaing secara global.
Meskipun secara nominal mengalami penyesuaian dari alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp268 triliun, posisi BGN tetap menempati urutan tertinggi di antara kementerian dan lembaga. Langkah rasionalisasi anggaran ini diambil guna memastikan efisiensi distribusi bantuan tanpa mengurangi target penerima manfaat.
Integritas Akuntabilitas Fiskal Negara
Pemerintah bergerak cepat merespons masukan dari parlemen terkait perbedaan angka teknis pada dokumen kerja guna menjaga transparansi tata kelola anggaran publik.
“Rp 240 triliun yang betul. Saya nggak tahu mungkin ada salah ketik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp 240 triliun,” kata Purbaya di Gedung DPR pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Penjelasan resmi ini memberikan kepastian atas arah kebijakan fiskal serta memperkuat optimisme publik terhadap eksekusi program kemanusiaan nasional. Dengan kepastian pagu anggaran tersebut, pelaksanaan pilar gizi nasional diyakini dapat berjalan lancar, efektif, serta berkesinambungan. ***
