Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Selain jabatan itu, Maruli ditugaskan memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
Pelantikan diawali pembacaan keputusan presiden (keppres). Prabowo lalu memandu kedua jenderal itu mengucapkan sumpah dan janji jabatan.
Dalam sumpahnya, keduanya berjanji setia kepada UUD 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Mereka juga berjanji menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Maruli Simanjuntak Wakil Panglima TNI Rangkap Kepala BNPPDT
Usai pelantikan, Maruli menjelaskan bahwa Prabowo menugaskannya memimpin BNPPDT. Badan itu akan difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut Maruli, badan pengelola perbatasan sebenarnya sudah ada dan selama ini dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri. Kini cakupan tugasnya diperluas hingga mencakup daerah terpencil.
Maruli menyebut gagasan tersebut sejalan dengan pengalamannya beberapa tahun terakhir. "Saya banyak mengerjakan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah-daerah terpencil," katanya.
Sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli bertugas membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
BNPPDT Bukan Lembaga TNI
Maruli menegaskan BNPPDT bukan bagian dari tugas TNI, melainkan lembaga tersendiri. Badan itu akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada," ujarnya. Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan tidak selalu memerlukan biaya karena badan ini dapat membantu mengoordinasikan kementerian yang relevan, termasuk kementerian desa.
Meski begitu, Maruli membuka peluang melibatkan prajurit TNI di daerah tersebut. Ia menyebut batalyon teritorial pembangunan (Yon TP) serta prajurit Angkatan Udara dan Angkatan Laut di kawasan pesisir dapat dimanfaatkan untuk mendukung koordinasi di lapangan.
Tugas KSAD Tandyo Budi Revita
Tandyo mengatakan ia mendapat tugas mempercepat program pemerintah. Program yang disebutnya mencakup Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan.
"Ini akan menjadi pekerjaan rumah Angkatan Darat, khususnya untuk mempercepat operasionalisasinya," kata Tandyo.
Ia juga menyinggung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena prajurit Angkatan Darat tersebar paling luas, ia akan mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk membantu pemadaman, terutama di lahan gambut.
Papua Jadi Prioritas
Tandyo menyebut Papua sebagai salah satu prioritas arahan Prabowo. Fokus TNI AD di sana mencakup kesejahteraan masyarakat, sementara gangguan keamanan tetap ditangani.
Sebagai contoh, ia menyinggung penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya. Dua hari sebelumnya, menurut dia, ada anggota kelompok yang turun dan ada yang ditangkap.
Tandyo menyebut langkah itu sebagai efek gentar (deterrent) bagi pihak yang belum kembali ke NKRI. "Tentunya ini akan menjadi efek gentar bagi saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI," ujarnya.
