PancaMerdeka.com - Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menghentikan operasional atau "menggembok" dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional apabila pola kemitraan dengan Badan Gizi Nasional tidak segera diperbaiki. Ancaman tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaluddin Aweng menilai hubungan kemitraan antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan BGN belum berjalan secara setara. Menurutnya, mitra selalu menjadi pihak yang disalahkan ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk kasus keracunan makanan.
Mitra BGN Nilai Pola Kemitraan Tidak Setara
Dalam forum RDPU, Syawaluddin menyampaikan bahwa mitra hanya menyediakan fasilitas dan menjalankan operasional dapur, sedangkan BGN berperan sebagai penyelenggara program.
"Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional," kata Syawaluddin.
Ia menilai ketika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau kasus keracunan makanan, pengelola dapur justru menjadi pihak pertama yang menerima konsekuensi, termasuk penghentian sementara operasional.
"Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang di-suspend," ujarnya.
Ancam Tutup Dapur MBG Secara Nasional
Syawaluddin meminta Komisi IX DPR membantu mendorong evaluasi terhadap pola kemitraan yang diterapkan BGN. Ia berharap ada pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional antara penyelenggara program dan mitra pelaksana.
Jika tidak ada perubahan, Asosiasi Mitra BGN menyatakan siap menghentikan operasional dapur MBG di berbagai daerah.
"Kalau kemudian kami dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak," tegasnya.
Menurutnya, penghentian operasional dapur akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis karena layanan penyediaan makanan bergantung pada keberadaan dapur mitra.
Mitra Merasa Selalu Disalahkan
Selain menyoroti pola kemitraan, Syawaluddin juga mengaku kecewa karena mitra kerap dianggap sebagai penyebab utama ketika terjadi persoalan dalam program MBG.
"Yang punya fasilitas itu kami, di dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah," katanya.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya muncul akibat informasi yang tidak utuh mengenai posisi mitra dalam pelaksanaan program.
"Saya tahu ini salah informasi yang diberikan kepada Presiden. Tetapi tolong proses kemitraan didudukkan sejajar. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini," ujar Syawaluddin.
Keberlangsungan Program Bergantung pada Kolaborasi
Keluhan yang disampaikan Asosiasi Mitra BGN menunjukkan pentingnya kejelasan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sebagai program berskala nasional, MBG melibatkan BGN sebagai penyelenggara dan mitra SPPG sebagai penyedia fasilitas serta operasional dapur.
Kejelasan mekanisme evaluasi, penanganan insiden, dan pembagian tanggung jawab dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tetap berjalan sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pihak yang terlibat.
Hingga RDPU berlangsung, Asosiasi Mitra BGN berharap DPR dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional dalam naskah terkait keluhan maupun ancaman penghentian operasional dapur yang disampaikan para mitra.
