pancamerdeka.com — Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi kini tengah menjadi pusat perhatian publik setelah kekhilafannya bermain gim saat rapat pembahasan stunting pada Senin (11/5/2026). Insiden ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen wakil rakyat untuk melakukan refleksi mendalam mengenai tanggung jawab moral.
Sebagai legislator muda yang membawa harapan baru, Syahri menyadari bahwa tindakannya tidak mencerminkan sikap teladan di ruang sidang terhormat. Rapat yang sedianya merumuskan solusi kesehatan bagi masyarakat Jember tersebut justru tercederai oleh aktivitas personal yang tidak pada tempatnya.
Menunjukkan sikap ksatria, Achmad Syahri telah menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada konstituennya dan pimpinan partai atas perilaku yang dinilai tidak etis tersebut. Ia menegaskan kesiapannya untuk mengikuti seluruh proses pendisiplinan yang dijadwalkan oleh Mahkamah Partai Gerindra pada Jumat (15/5/2026) ini.
"Saya sadar apa yang saya lakukan. Saya khilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya," ungkap Achmad Syahri dalam pernyataan resminya pada Kamis (14/5/2026).
Langkah ini diapresiasi sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif di daerah. Kehadiran Syahri secara langsung di kantor DPP Gerindra, Ragunan, diharapkan mampu memberikan klarifikasi yang jernih serta menegakkan kembali wibawa organisasi yang menaunginya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memastikan bahwa setiap anggota dewan harus menjunjung tinggi kode etik demi menjaga martabat institusi sebagai penyambung lidah rakyat. Ia berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang lebih intensif bagi para legislator muda agar semakin profesional dalam menjalankan amanah.
"Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf. Kita akan proses karena ini menyangkut etika lembaga," tutur Ahmad Halim pada Selasa (12/5/2026).
Semangat perbaikan ini diharapkan menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember. Publik menanti hasil sidang etik hari ini sebagai wujud nyata bahwa integritas tetap menjadi fondasi utama dalam setiap gerak langkah para pemimpin bangsa di tingkat daerah. ***
