pancamerdeka.com — Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A., resmi mencatatkan sejarah baru sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031.
Penetapan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta pada Kamis (12/3), menyusul hasil uji kelayakan yang dilakukan Komisi XI sehari sebelumnya. Keputusan ini membawa angin segar bagi stabilitas sektor keuangan nasional setelah sempat menghadapi guncangan volatilitas pasar modal pada awal tahun ini.
Optimisme Baru Menuju Standar Transparansi Dunia
Kehadiran sosok yang akrab disapa Kiki ini diharapkan mampu memperkuat integritas pasar modal Indonesia di mata investor internasional. Fokus utama kepemimpinan baru adalah memenuhi standar Morgan Stanley Capital International melalui perbaikan transparansi data saham beredar sebelum Mei 2026.
Langkah strategis ini dinilai krusial untuk menjaga martabat ekonomi Indonesia tetap kompetitif di kategori pasar berkembang global. Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan perhatian besar pada pemulihan kepercayaan investor demi menjaga kehormatan bangsa di panggung finansial.
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum ASEAN Climate Forum di BEI pada 11 Februari 2026, menegaskan sikap pemerintah. “Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” ujar Hashim.
Sinergi Profesional untuk Masa Depan Keuangan
Komisi XI DPR RI menekankan bahwa pemilihan dewan komisioner kali ini didasarkan pada musyawarah mufakat dengan menitikberatkan aspek kompetensi dan rekam jejak. Struktur kepemimpinan yang baru dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi nasabah sekaligus memastikan pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan pernyataan resminya di Gedung DPR RI, Rabu (11/3), mengenai hasil seleksi tersebut. “Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Pilihan-pilihan itu berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” tegasnya.
Dukungan mengalir dari berbagai pelaku industri yang berharap OJK dapat terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan. Melalui penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi, OJK periode 2026–2031 optimis mampu membawa transformasi positif bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional. ***
