pancamerdeka.com — Pemerintah dan pelaku industri terus berupaya menjaga martabat ekonomi nasional dengan memastikan aliran ekspor sawit tetap berjalan di tengah dinamika geopolitik Selat Hormuz. Meski penutupan jalur oleh Iran sejak 28 Februari 2026 menghadirkan tantangan, optimisme tetap terjaga melalui penguatan pasar domestik dan diversifikasi rute distribusi global.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan keyakinannya bahwa hambatan permintaan dari negara-negara Teluk saat ini hanyalah fenomena sementara. “Kami memperkirakan penurunan permintaan itu juga bersifat sementara. Setelah perang mereda, permintaan itu akan kembali meningkat,” ujar Eddy dengan nada optimis pada Jumat, 6 Maret 2026.
Ketahanan Harga dan Strategi Industri Nasional
Keberwibawaan komoditas sawit Indonesia terlihat dari performa harga di Bursa Derivatif Malaysia yang menyentuh level 4.568 ringgit per ton pada 10 Maret 2026. Angka ini merupakan posisi tertinggi sejak Oktober 2025, yang menunjukkan bahwa daya tarik CPO Indonesia tetap kuat di mata dunia meskipun menghadapi kendala logistik di Laut Merah.
Dendi Ramdani, Wakil Presiden Bidang Industri PT Bank Mandiri Tbk, memproyeksikan peluang besar bagi Indonesia jika mampu mengelola arus permintaan dengan tepat. Dalam skenario konflik yang berkepanjangan, harga CPO berpotensi melonjak hingga 1.409 dolar AS per ton, memberikan momentum bagi penguatan cadangan devisa negara melalui sektor nonmigas.
Perlindungan Petani sebagai Pilar Utama
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk melindungi para petani sawit agar tetap tangguh menghadapi fluktuasi biaya produksi dan logistik. Strategi antisipasi terus digodok untuk memastikan penyerapan tandan buah segar (TBS) di tingkat daerah tetap stabil, menjaga kesejahteraan pahlawan ekonomi di pelosok Nusantara.
Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro, memastikan bahwa langkah antisipasi sedang disiapkan demi menjaga keberlanjutan sektor perkebunan. Ia menegaskan pada 10 Maret 2026 bahwa negara harus menyiapkan strategi dari sisi yang dampaknya sampai ke tingkat petani sebagai prioritas utama.***
