pancamerdeka.com — Tragedi banjir bandang yang menewaskan 744 warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada November 2025 menjadi pengingat penting rapuhnya ketahanan ekologis Indonesia. Para peneliti menilai kerusakan hutan di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi kini berada pada tahap kritis dan harus segera ditangani.
BNPB mencatat lebih dari 1,1 juta pengungsi dan infrastruktur vital terputus. Pola kerusakan hulu DAS terlihat jelas: hilangnya hutan membuat hujan ekstrem berubah menjadi bencana besar.
Data Auriga dan FWI menunjukkan deforestasi nasional meningkat menjadi 257.384 hektare pada 2023. Kalimantan menjadi penyumbang terbesar, sementara Papua mengalami degradasi jangka panjang yang signifikan.
Kerusakan meluas di seluruh wilayah
Kalimantan mencatat kehilangan hutan puluhan ribu hektare di seluruh provinsi. FWI memperingatkan ancaman Hutan Tanaman Energi (HTE) yang berpotensi mendorong pembukaan hutan alam. Papua memiliki 33 juta hektare hutan, namun deforestasi dan degradasi terus berlangsung akibat sawit, tambang, dan HPH. Sulawesi ikut terdampak, dengan deforestasi tinggi sejak 2021.
Peneliti UGM, Hatma Suryatmojo, menegaskan peran krusial hutan hulu. “Kerusakan hutanlah yang memperbesar dampak banjir bandang,” katanya, Rabu (3/12/2025).
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menyebut bencana Sumatera “produk kelalaian kebijakan.” WALHI Sumbar memperingatkan lemahnya penegakan hukum pada sektor kehutanan.
Pemerintah pusat menyatakan deforestasi netto menurun. Namun perspektif daerah berbeda. Anggota DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menegaskan bencana akan jauh lebih ringan “jika hutan kami terjaga,” (2/12/2025).
Para pakar menyimpulkan Indonesia berada pada titik penting. Perlindungan hutan Kalimantan, Papua, dan Sulawesi menjadi kunci menjaga stabilitas ekologis nasional. Tanpa langkah korektif, risiko bencana besar kembali membayangi. ***
